Militer Sudan Resmi Keluar dari Politik – Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini sudah semakin banyak orang yang ingin terjun ke dunia politik untuk dapat semakin bertanggung jawab terhadap negara. Pimpinan militer Sudan, Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan, mengatakan bahwa pihak militer akan keluar dari politik usai pemilihan umum yang dijadwalkan pada 2023 mendatang. Dia juga menambahkan bahwa partai sebelumnya yang berkuasa di era Omar Al-Bashir tidak akan berpartisipasi dalam pemerintahan transisi.

1. Menjawab tuntutan dari kelompok pro-demokrasi
Keputusan pihak militer untuk keluar dari kekuasaan politik Sudan sebelumnya diserukan oleh partai politik dibeenfarms yang pro-demokrasi. Setelah perjanjian November disepakati, mereka terus melakukan unjuk rasa dan tidak mengakui kesepakatan itu karena kurang percaya akan keterlibatan militer dalam politik setelah apa yang mereka saksikan dalam upaya kudeta.

Para demonstran hanya ingin mengakhiri ketidakstabilan politik dengan transisi sipil sepenuhnya tanpa adanya campur tangan dari pihak militer sama sekali. Mereka menginginkan pihak militer mundur dari kekuasaan secara penuh dan kembali ke posisi mereka sebagaimana fungsi militer pada umumnya.

2. Penyelidikan terhadap pembunuhan pengunjuk rasa dimulai
Melansir Al Jazeera, setidaknya ada sekitar 44 orang tewas dalam demonstrasi sejak kudeta pada 25 Oktober lalu. Petugas medis menuturkan bahwa kebanyakan dari mereka mengalami luka tembak dari pasukan keamanan akibat penggunaan peluru tajam dan gas air mata dalam menghalau massa.

“Investigasi mengenai para korban protes telah mulai mengidentifikasi siapa yang melakukan ini … dan untuk menghukum para penjahat,” kata Burhan, seraya menambahkan bahwa pasukan keamanan hanya membubarkan protes yang rusuh.

3. Penyerahan Al-Basir ke ICC belum disetujui oleh militer
Al-Basir telah dipenjara sejak penggulingannya pada 2019 lalu. Dia dituduh telah melakukan korupsi dan saat ini sudah dicari oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dengan beberapa tahanan Sudan lainnya yang terlibat dalam kejahatan perang di Dafur. Pemerintah sipil telah setuju penyerahan Basir namun militer belum menyetujuinya.

“Kami memiliki pemahaman dengan Pengadilan Kriminal Internasional untuk kemunculan (tersangka) di depan pengadilan. Kami tetap berdialog dengan pengadilan tentang bagaimana melakukan yang benar bagi para korban,” kata Burhan.

Sebagai informasi, Omar Al-Basir merupakan mantan perdana menteri Sudan yang pada 2019 lalu digulingkan akibat tindakan otoriternya. Dia memimpin Sudan sejak tahun 1989, dan meraik kursi kekuasaan dengan jalan kudeta terhadap pemerintah yang sah saat itu.